Sistem Pemerintahan Indonesia Masa Orde Baru

Istilah “Orde Baru” dipakai untuk memisahkan kekuasaan era Soekarno (Orde Lama) dengan masa kekuasaan era Soeharto. Era Orde Baru juga digunakan untuk menandai sebuah masa baru setelah ditumpasnya pemnerontakan PKI pada 1965.

Pada masa Orde Baru, awalnya demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan. Namun dalam perkembangannya, kehidupan demokrasi era Orde Baru tidak jauh berbeda dengan Demokrasi Terpimpin. Sistem pemerintahan presidential juga terlihat ditonjolkan. Kemudian Soeharto menetapkan Demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahan Indonesia.

Orde baru adalah suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat,bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Dalam pidato kenegaraan 1976 dikatakan bahwa orde baru lahir dengan tekat untuk meluruskan kembali sejarah bangsa dan negara dengan berlandaskan pada falsafah dan moral Pancasila serta melalui jalan yang selurus-lurus nya seperti yang ditunjukkan oleh UUD 1945. 

Digaris bawahi, orde baru merupakan koreksi total terhadap segala macam penyimpanan sejarah bangsa Indonesia di masa lampau sejak tahun 1945-1965. Selain itu, ditekadkan juga bahwa orde baru memelihara dan memperkuat hal-hal yang benar dan lurus dari pengalaman dan hasil sejarah kita dalam masa yang lampau.

Orde baru disebut sebagai Orde Konstitusional atau Orde Pembangunan karena ingin memperjuangkan hal-hal berikut:

Adanya sikap mental yang positif untuk menghentikan dan mengoreksi segala penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945.

Adanya suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual melalui pembangunan.

Adanya sikap mental yang mengabdi kepada kepentingan rakyat dan melaksakan Pancasila dan UUD 1945 secra murni dan konsekuensi. Jadi, orde baru bukanlah suatu golongan tertentu karena bukanlah kelompok fisik.

Landasan Orde Baru

Landasan : Pancasila

Landasan konstitusional : UUD 1945

Landasan Opersional : Ketetapan-ketetapan MPRS/MPR

Orde Pembangunan

Pada awal orde baru, program pemerintah hanya terarah pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama usaha pengendalian inflasi penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Usaha pertama yang dilakukan dalam Orde pembangunan tersebut adalah stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi berarti pengendalian inflasi, sehingga harga-harga tak melonjak begitu saja. Sedangkan yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah perbaikan secara fisik segala prasarana, ekspor, alat-alat produksi yang rusak.

Sistem Demokrasi-Pancasila

·         Penyaluran tuntutan – awalnya seimbang kemudian tidak terpenuhi karena fusi

·         Pemeliharaan nilai – terjadi Pelanggaran HAM tapi ada pengakuan HAM

·         Kapabilitas – sistem terbuka

·         Integrasi vertikal – atas bawah

·         Integrasi horizontal - nampak

·         Gaya politik – intelek, pragmatik, konsep pembangunan

·         Kepemimpinan – teknokrat dan ABRI

·         Partisipasi massa – awalnya bebas terbatas, kemudian lebih banyak dibatasi

·         Keterlibatan militer – merajalela dengan konsep dwifungsi ABRI

·         Aparat negara – loyal kepada pemerintah (Golkar)

·         Stabilitas stabil